Sri Sultan Hamengkubuwono X: Insan Pertanahan Harus Mampu Baca Peta dan Memahami Manusia
Dalam pesannya, Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan pentingnya insan pertanahan memiliki kemampuan teknis sekaligus kepekaan dalam memahami kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan tanah.
Menurutnya, insan pertanahan tidak cukup hanya menguasai teknologi, membaca peta, maupun memahami regulasi. Mereka juga harus mampu memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan,” pesan Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, pada wisuda Politeknik Agraria STPN, Sabtu (5/9/2026).
Sri Sultan menjelaskan bahwa tanah bagi masyarakat Indonesia bukan hanya sebatas hamparan fisik, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kehidupan, sejarah, identitas, serta kebudayaan masyarakat.
Tanah menjadi tempat masyarakat membangun rumah, menghasilkan pangan, membentuk komunitas, sekaligus menjadi bagian dari perjalanan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Karena itu, pengelolaan pertanahan dinilai perlu memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Keberagaman sistem penguasaan dan pemanfaatan tanah di berbagai daerah menjadi bagian penting yang perlu dipahami oleh para insan pertanahan.
Sri Sultan juga mencontohkan nilai-nilai yang berkembang di sejumlah daerah, seperti tanah ulayat di Minangkabau, sistem subak di Bali, serta hak ulayat masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia Timur.
“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tuturnya.
Menurut Sri Sultan, ilmu pertanahan pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai aspek teknis, tetapi juga menyangkut manusia dan kehidupan yang berada di balik setiap bidang tanah.
Kepastian hak atas tanah, kata dia, harus didukung kelembagaan dan tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkap Sri Sultan.
Ia juga mengingatkan para lulusan agar tidak memandang pekerjaan pertanahan hanya sebagai rutinitas administratif. Di balik setiap dokumen dan berkas pertanahan terdapat masyarakat yang menggantungkan harapan terhadap kepastian hak atas tanah.
Karena itu, ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan diharapkan dapat diwujudkan melalui pelayanan pertanahan yang memberikan kepastian, keadilan, serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.
Sri Sultan berpesan agar para lulusan membawa ilmu pertanahan ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati. Setiap pengukuran diharapkan menjadi jalan menuju kepastian, pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan pelayanan pertanahan menjadi bagian dari upaya menciptakan ketenteraman sosial.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa profesionalisme insan pertanahan tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari integritas, kepekaan sosial, dan kemampuan memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.
