Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, tengah bersiap mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat pada 2026. Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pendataan terhadap rumah-rumah milik masyarakat miskin dan miskin ekstrem sebagai langkah awal mendukung program tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Rahmanto setelah mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kementerian Dalam Negeri. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan arahan dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, Pemkab Murung Raya harus memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan program ini serta membagi tugas secara jelas antar instansi.
Rahmanto menegaskan bahwa sasaran utama dari program ini adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem, sesuai dengan target dari pemerintah pusat dan daerah selama lima tahun ke depan. Untuk memastikan pelaksanaan yang tepat sasaran, Pemkab akan melakukan sinergi antar instansi seperti Dinas Perkimtan, Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik.
Ia juga meminta agar Dinas Perkimtan menggunakan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan. Selain itu, pemerintah daerah akan menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah layak huni bagi warga berpenghasilan rendah, dengan prioritas masyarakat pedesaan.
Rahmanto menyatakan bahwa saat ini pihaknya juga sedang memperkuat sistem data warga miskin agar menjadi data resmi milik pemerintah daerah, bukan lagi data personal. Tak kalah penting, Pemkab juga tengah menyusun regulasi berupa Perda atau Perbup untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan perumahan, yang akan didanai bersama oleh pemerintah pusat dan daerah.